Single post

CASE ANALYSIS #3. THE AWB SHAREHOLDER CLASS ACTION

MAXIMIZING RETURN WITHIN THE LIMIT OF THE LAW

By : Musfir
Shareholder class action ini dipicu oleh skandal yang dilakukan oleh AWB yang melakukan penyuapan kepada rejim pemerintah Irak dalam masa ebargo PBB terhadap Iraq. Berdasarkan peraturan PBB semua negara tidak boleh melakukan perdagangan dengan Iraq, kecuali terkait dengan bantuan kemanusian termasuk obat dan bahan pangan. Dengan suap ini , AWB berhasil mengantongi kontrak penjualan gandum dalam jumlah yang besar diluar koridor yang sudah ditentukan oleh PBB
Praktek illegal ini akhirnya terkuak ke publik dan memaksa pemerintah Australia turun tangan. Sebuah komisi pencari fakta dibentuk untuk menyelidiki kasus ini ( Cole inquiry ). Dalam masa penyelidikan ini, nilai saham AWB turun drastis dan memicu protes dari shareholder yang berbuntut pada class action.
Tinjauan dari aspek shareholder dan etika
Pertanyaan klasik dalam tatakelolah perusahaan adalah “ can business do well by doing good”? Kasus suap yang dilakukan oleh AWB merupakan contoh dari kegagalan menjawab tantangan di atas. AWB merupakan pemain besar dalam bisnis gandum dan menguasai mayoritas export gandum Australia. AWB dalam hal ini bisa dikatakan sukses ( business can do well). Tapi cara AWB mendapatkan kontrak bisnis gandum di Iraq membuktikan AWB gagal dalam doing good. Karena paraktek suap ini melanggar peraturan yang telah dikeluarkan oleh PBB dan juga melanggar peraturan pemerintah Australia,

Para pengelolah perusahan AWB lemah dalam sisi akuntabilitas, di mana mereka yang accountable seharusnya bertugas untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang pemilik perusahaan dalam batas batas yang digariskan oleh hukum (maximizing long-term returns for the owners within the limits of the law). Tapi hal ini diabaikan di AWB dengan praktek suap yang pada akhirnya merugikan pemegang saham.

Dari segi etika, praktek suap ini jelas tidak etis, baik dari sisi utilitarian maupun dari sisi dentologis. Dari sisi utilitarian seharusnya keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampak kepada stakeholder. Dalam hal ini pemegang saham sebagai salah stakeholder menderita dampak buruk yaitu penurunan nilai saham dari keputusan tidak etis dalam praktek bisnis AWB. Demikian juga dari sisi dentologis, tanpa mempertimbangkan dampaknya, keputusan ini seharusnya tidak dilakukan karena melanggar peraturan PBB dan melanggar peraturan pemerintah Australia.

Lebih jauh dari pada itu, kasus ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan korporasi ( corporate crime ). Sebuah korporasi terseret dalam kejahatan korporasi bila para pengambil keputusan melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dibanding dengan resikonya. Atau dengan kata lain perilaku jahat dari korporasi berasal dari perilaku pengambil keputusan yang menganggap kentungan besar akan didapat oleh perusahaan dan dampak negatifnya akan menimpa pihak lain. Kasus AWB ini relevan jika dikategorikan sebagai corporate crime.

Maka class action yang dilakukan oleh pemegang saham adalah hal yang wajar. Karena salah satu hak sebagai pemegangang saham secara klasik adalah hak untuk memperoleh informasi tertentu dari perusahaan. Tentunya, informasi bisnis gandum ke Iraq yang berbau suap ini pasti tidak mereka dapatkan. Karena di manapun kasus suap selalu dilakukan dengan senyap ( silent operation ).

LEAVE A COMMENT

theme by teslathemes